Penggusuran Kalijodo, Lulung Sebut Ahok Gunakan Dana CSR Sinar Mas
MEGA389 : Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung mengatakan penggusuran Kalijodo gunakan dana corporate social responsibility (CSR).
Pria yang akrab disapa Haji Lulung ini kecewa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak kabarkan kepada DPRD sebagai mitra kerja.
"Bukan Podomoro kali ya, yang saya dengar Sinar Mas. Mungkin itu dana CSR. Tanyakan langsung ke Pak Ahok, nanti Pak Ahok tersinggung lagi sama saya," kata Lulung di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016) malam.
Lulung berharap, Ahok dapat berkomunikasi intensif dengan DPRD terkait kebijakan terutama yang menyentuh langsung rakyat.
Lulung mengaku tidak tahu sama sekali kebijakan penggusuran Kalijodo yang dilakukan Ahok.
"Memang harus diketahui DPRD sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan. Harusnya kalau itu merupakan CSR, harus kembali dulu kepada kita, jadikan APBD dulu baru diselenggarakan. Tidak suka-suka," ucap dia.
Sebelumnya, Ahok membantah PT Agung Podomoro Land membiayai penggusuran kawasan Kalijodo.
Penggusuran Kalijodo yang ditukar dengan proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land cuma isapan jempol. Sebab, tak ada hubungan antara penggusuran Kalijodo dan reklamasi.
"Mana ada barter Kalijodo. Aku dengar berita itu juga bingung. Kemarin di KPK juga enggak ada singgung Kalijodo," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Ahok menepis Agung Pomoro mengucurkan dana sebesar Rp6 miliar untuk membantu membiayai operasional 5 ribu tentara, polisi, dan Satpol PP.
Nominal itu dikaitkan dengan pengganti hitungan tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang bakal dikenakan kepada pengembang.
Ahok mengakui PT Agung Podomoro kerap memberikan dana ke DKI dalam bentuk dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dana itu diberikan dalam bentuk pembangunan lapangan parkir Polda Metro Jaya dan Rusun Daan Mogot.
Tak Pakai APBD
Mantan Bupati Belitung Timur ini sempat mengakui tak mengucurkan dana dari APBD terkait penggusuran Kalijodo. Sebab penggusuran tersebut juga tak direncanakan dalam APBD DKI 2016.
Saat dikonfirmasi pascapenggusuran Kalijodo, Ahok menyatakan penggusuran tak memakai dana banyak. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) urunan menyumbang alat berat maupun pekerjanya.
"Alat berat ada dinas PU dan dinas lainnya. Tinggal makanan saja," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Begitu pula dengan pembangunan Taman Kalijodo yang sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Pembangunan ini tak menggunakan dana APBD, melainkan dana penaikan KLB perusahaan swasta yang berhutang kepada DKI. "Kami sudah pilih PT Sinarmas Land yang mengerjakan proyek ini," ujar Ahok.
